Warisan Demokrasi, Dosa Kurang Ajar

Berfoto di papan nama sekolahku.

Lalu saya teringat zaman SMA, tahun 2006. Dua tahun setelah pertama kali dicetuskan metode Pemilu langsung. Terbayang proses demokrasi nan berwibawa, membawa martabat rakyat Indonesia lebih bersahaja.

Virus demokrasi yang begitu luar biasa kala itu, mewabah hingga ke tingkat sekolah menengah. Bayangkan, anak SMA sudah diajari praktek Pemilu langsung yang katanya demokratis. Untuk pemilihan ketua OSIS waktu itu. Saya diamanahkan, tepatnya ditunjuk, menjadi Ketua Komisi Pemilihan Osis (semacam KPU) bersama lima anggotaku.

Semangat melahirkan pemimpin yang lahir dari masyarakat (sekolah), oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, sangat menggebu. Kami ingin menciptakan proses demokratisasi yang luhur, sesuai dengan yang dicita-citakan para pencetus sistem ini. Sistem pun kami buat terbuka, transparan, demokratis dan akuntabel. Semua tampak ideal.

Ketika itu, masa kami sudah selesai. Artinya junior setingkat dibawah kamilah yang saatnya memimpin OSIS. Begitu yang tertuang dalam GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi) dan tata tertib yang kami susun.

Tibalah hari H, yang mana semua siswa di SMAN 1 KONTUNAGA harus dan berhak menentukan pilihannya. Kertas suara dicetak sesuai jumlah siswa pada masing-masing kelas. Pencoblosan dilakukan dengan mandatangi masing2 kelas. Bebas intervensi, rahasia, jujur dan adil.

Sayang sekali, idealisme tidak netral. Semua memihak, semua punya pilihan. Dan semua tergantung pada kekuasaan. Memang, kami tidak bermain uang. Tapi kami berkepentingan pada uang, tepatnya penggunaan uang OSIS. Iya, kami juga memihak.

Keberpihakan kami ini kotor. Saya anggap dosa kurang ajar dan saya mohon ampun padaNYA karena itu. Entahlah, salah atau benar Tuhan yang berwenang. Yang pasti, demokrasi sudah kami nodai. Cita-cita para pencetusnya terselewengkan. Cita-cita demokrasi dicuri, dan digadai dengan kertas suara 'cadangan' yang tercoblos pada malam sebelum penghitungan suara. Kebejatan Menang.! Dosa kurang ajar itu pun tersenyum.

Saya ingin bercerita tentang suatu desa. Namanya Desa Lakapodo, di suatu negeri antah berantah. Penduduknya sekitar 700an wajib pilih. Tapi demokrasinya sudah terluka.

Ini warisan. Warisan ketamakan demokrasi yang kebablasan. Lalu uang pun meraja, menjadi tuan bagi tuannya sendiri. Sehingga nurani tergadaikan. Buta akan rupiah, rupiah dan rupiah. Pusat berkepentingan pada daerah, daerah pun berkepentingan pada pusat. Semua lupa, bahwa diantaranya ada dada, tempat nurani berkedudukan.

Siapa yang akan mengaudit kepala desa yang malas? Mereka hanya menilai selisih rupiah dari penggunaan ADD, dan alokasi sejumlah dana program. Mereka hanya peduli, uang itu kamu pakai untuk apa? Kamu mau dipenjarakan, atau penjara kamu mau apakan? Sekali lagi, kebejatan mengalahkan nurani. Cita-cita terselewengkan.

Lalu saya teringat zaman SMA, tahun 2006. Dua tahun setelah pertama kali dicetuskan metode Pemilu langsung. Terbayang proses demokrasi nan berwibawa, membawa martabat rakyat Indonesia lebih bersahaja.

Kini demokrasi tak ubahnya sampah. Kotoran yang menjijikkan. Kotor, terlalu kotor. Dosa yang kurang ajar. Cita-citanya tercuri. Semua sudah mengakar. Mendarah dan menjadi daging. Lalu apa yang kamu harapkan dari demokrasi yang tak punya masa depan?

Kendari, 3 Mei 2015

#GSM

Tweet